Komisi VIII DPR RI menanggapi kasus pengurus Masjid Al Amanah di Bekasi, Jawa Barat, yang melarang jemaah menggunakan masker di dalam masjid. Kasus tersebut viral di media sosial.

Komisi VIII DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang salah satu ruang lingkup tugasnya adalah bidang agama. Komisi VIII juga merupakan mitra kerja Kementerian Agama.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan perbuatan pengurus masjid tersebut adalah hal yang keliru. Ace menyebut menjaga diri dari penyakit, termasuk virus Corona, adalah perintah agama.

"Kasus di Bekasi seperti ini menunjukkan masih ada yang keliru dalam memahami ajaran Islam dalam konteks pandemi. Kasus semacam ini juga menggambarkan ada yang keliru dalam memahami anjuran pemerintah dan agama," kata Ace kepada wartawan.

Ace menyoroti penggunaan ayat Al-Qur'an yang disebutnya dikutip oleh pengurus masjid bahwa umat Islam aman saat berada di masjid. Ace menegaskan pengurus DKM di Bekasi tersebut itu salah konteks.

"Kelompok semacam ini jelas menunjukkan kedangkalannya dalam memahami agama. Dia mengutip ayat Al-Qur'an secara serampangan tanpa memahami konteks ayat tersebut dan menjustifikasi terhadap pandangannya terhadap apa yang dianjurkan pemerintah. Kelompok seperti ini ingin mempertentangkan antara ajaran Islam dengan anjuran pemerintah," kata dia.

"Padahal apa yang dianjurkan pemerintah untuk memakai masker sekalipun di dalam masjid adalah juga bagian dari melindungi jiwa (hifdz nafs) sebagaimana perintah ajaran agama. Harusnya orang-orang seperti ini melihat saat ini di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi juga yang mewajibkan jamaahnya menggunakan masker di dalam masjid dan menjaga jarak," sambungnya.

Ace menegaskan warga boleh saja berbeda pandangan dengan pemerintah. Namun dalam konteks beragama, orang tidak boleh menolak kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa.

"Fenomena seperti ini tidak harus diluruskan cara pandangannya terhadap ajaran agama dan hubungannya dengan pemerintah. Di alam demokrasi ini seseorang boleh berbeda pandangan dengan pemerintah, namun dia tidak boleh menolak kewajiban agama untuk menjaga keselamatan jiwa (hifdz an-Nafs)," tutur dia.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar itu juga menekankan program vaksinasi. Program vaksinasi, kata Ace adalah upaya untuk ikhtiar melayan wabah.

"Termasuk soal vaksin, seharusnya vaksin itu diletakkan sebagai ikhtiar untuk melindungi diri. Langkah preventif kita untuk mencegah COVID-19. Apalagi vaksin ini telah melalui proses uji klinis melalui BPOM dan prosedur kehalalan produk oleh MUI. Tidak ada alasan untuk menolaknya.