Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa sangat yakin benar bahwa perekonomian tahun depan sudah pulih. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada 2021 diprediksinya bisa 5%, Sebuah angka yang tinggi di zaman seperti sekarang ini.

"Tahun 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5 persen. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi," kata Sri Mulyani dalam dalam sambutannya di agenda Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Sejauh ini, dia menilai keberhasilan dalam mengendalikan pandemi bisa menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi di tahun mendatang.  Dalam penyusunan APBN 2021, dia menyebut alokasi pada berbagai program yang difokuskan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Belanja negara dalam APBN 2021 sekitar Rp2.750 triliun. Sebanyak Rp 1.032 triliun dialokasikan kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menerangkan bahwa fokus utama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19. "Melalui program pencegahan, penyebaran melalui penerapan disiplin kesehatan 3 M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan 3T testing testing dan treatment, dan juga untuk program vaksin COVID-19 serta vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169,7 triliun," ujarnya.

Sementara, ada juga fokus lainnya di sektor pendidikan dengan jumlah anggaran dalam APBN sekitar Rp550 triliun atau 20 persen dari belanja negara. "Ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," jelasnya.

Perlindungan sosial juga tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 408,8 triliun. Diharapkan ada reformasi dan perbaikan perlindungan sosial sehingga makin tepat sasaran dan efektif. "APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi dan transformasi digital," pungkasnya.

Eric Alexander Sugandi, peneliti senior dari Universitas Kebangsaan, mengaku target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5%, sulit tercapai. Dengan kata lain, kontraksi terhadap ekonomi akibat pandemi COVID-19 kemungkinan masih terjadi. “Ada dua hal yang harus diperhatikan tahun depan, jika wabah COVID-19 belum terkendali dan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penyalurannya masih lambat maka proyeksi saya kemungkinan target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai,” ujar Eric, beberapa waktu lalu.

Menurut Eric, perlambatan pertumbuhan ekonomi akan berkurang ke depannya karena yang terburuk telah terjadi pada triwulan II-2020. Yakni ketika pemerintah pertama kali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada periode ini roda perekonomian nyaris terhenti karena terbatasnya kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan.

Pemerintah diprediksi tidak akan memberlakukan PSBB lagi dan hanya akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro ini dilakukan karena PSBM tidak memiliki dampaknya pembatasan kegiatan ekonomi separah PSBB dan membuat ekonomi bisa tumbuh lebih baik. “Saya lihat pemerintah tidak akan menerapkan PSBB kembali, aktivitas ekonomi akan berjalan tapi kerugiannya wabah akan sulit dikendalikan,” kata Eric.

Sepakat dengan Eric, Agus Nugroho, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan kurang realistis.  Ada beberapa alasan mengapa target ini sulit untuk tercapai, yang pertama adalah karena tahun ini Indonesia sudah masuk ke zona resesi atau kemunduran ekonomi.

Resesi terjadi karena jumlah permintaan barang dan jasa yang menurun akibat tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi sangat rendah. Menurut estimasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, sepanjang bulan Maret sampai Juni daya beli masyarakat Indonesia hilang sebesar Rp 362 triliun karena pandemi COVID-19. “Krisis kepercayaan ini yang tidak mudah untuk pulih secara cepat,” ujar Agus.

Yang kedua adalah karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan dampak yang paling berat akibat pelemahan ekonomi saat ini. Celakanya, UMKM menyumbang 60% untuk produk domestik bruto (PDB) atau total nilai barang dan jasa di Indonesia sepanjang tahun lalu.

Sebab ketiga adalah karena resesi yang dihadapi oleh negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan akan memperlemah arus investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Pada tahun lalu Singapura menyumbangkan investasi terbesar dengan Rp95,9 triliun, Jepang terbesar ketiga dengan Rp63,4 triliun dan Korea Selatan terbesar ketujuh dengan menyumbang Rp 14,7 triliun kepada realisasi penanaman modal asing pada tahun lalu totalnya mencapai Rp 416,3 triliun. Tahun ini penurunan investasi asing karena COVID-19 mulai terasa, pada triwulan kedua investasi asing hanya mencapai Rp 97,6 triliun atau turun 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.