Dengan ditetapkannya Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang bersangkutan langsung menyatakan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, praktis ada kekosongan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pejabat ad interim. Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menko Maritim dan Investasi, ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri KKP. Dalam hubungan koordinasi, memang Kementerian Kelautan dan Perikanan berada dalam Kemenko Maritim dan Investasi.

Penunjukan Luhut sebagai Menteri KKP ad interim itu berdasarkan surat yang diterima dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," kata Jubir Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, Rabu (25/11/2020).

Sebelumnya, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT). Edhy ditangkap tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Banten, pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Eddy diamankan petugas KPK di Bandara Soetta pukul 01.23 WIB. "Iya benar, jam 01.23 WIB," ujar Ghufron saat dikonfirmasi. Edhy Prabowo ditangkap karena diduga terkait kasus korupsi ekspor benih lobster.

Pernyataan Ghufron dibenarkan Wakil Ketua KPK lainnya Nawawi Pomolango. Ia mengatakan pihaknya mengamankan Edhy Prabowo bersama sejumlah orang. 

"Benar, kami telah mangamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi," kata Nawawi Pomolango.