Memasuki tahun kedua Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ada gejolak dan manuver-manuver yang harus diwaspadai. Gejolak dan manuver tersebut justru datang dari dalam, yakni dari para pembantu Presiden Jokowi. Hal tersebut ditegaskan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto kepada wartawan, Sabtu (24/10/2020).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi VI DPR RI itu berupaya mengingatkan Presiden Jokowi untuk selalu waspada. "Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (pilpres)," kata Darmadi Durianto.

Tak hanya itu, Darmadi Durianto juga menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala, melakukan review secara ketat, sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana.

"Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," tegasnya.

Darmadi Durianto memprediksi, loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat pada pertengahan periode kedua nanti.

"Apakah masih loyal atau tidak, nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan Pak Presiden, tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," urai Darmadi Durianto. 

Oleh karenanya Darmadi Durianto agar Presiden Jokowi menyiapkan plan B sebagai upaya menutup celah manuver-manuver politik sejumlah pembantunya tersebut.

"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan ditengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," pungkasnya.

Tak hanya Darmadi Durianto, rekan satu partainya, Kapitra Ampera pun mengungkapkan hal yang sama. Dalam satu sesi wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Minggu (25/10/2020), Kapitra Ampera mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa ada pihak yang disinyalir hendak berusaha menggoyang dari dalam kabinet.

"PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan, orang di dalamnya seperti orang minum air laut, selalu kehausan. Sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan, kalau bisa dipindahtangankan kepada kekuatan yang berbeda," kata Kapitra Ampera.

Kapitra Ampera mencontohkan ramainya aksi massa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Di mata Kapitra Ampera, banyak pembantu presiden yang justru terkesan sengaja membiarkan kegaduhan tersebut.

"Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan, sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri," jelasnya.

Bagi Kapitra Ampera, PDIP sebagai partai politik pengusung utama Jokowi-Mar'uf memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, khususnya Kabinet Indonesia Maju yang banyak diisi partai politik besar. Karena, kata dia, saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi yang memiliki agenda tersendiri menuju Pilpres 2024.

"Sejak awal presiden mengatakan visi misi hanya punya presiden. Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024. Banyak parpol di dalam pemerintah bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid, tapi justru tidak memberi kontribusi apa pun untuk mencairkan suasana (terkait demo) dan memberi pmahaman. Ada partai politik pendukung yang diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan Presiden Jokowi," tegas Kapitra Ampera.