Kepala daerah memilih memarkirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank. Akibatnya, banyak program masyarakat tersendat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total Rp252,78 triliun. Secara rinci, dana APBD sejumlah provinsi yang ditempatkan bank adalah senilai Rp76,78 triliun, sedangkan dana kabupaten/kota senilai Rp167,13 triliun.

Simpanan pemda tertinggi di perbankan per posisi September 2020 berada pada bank yang berlokasi di Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp27,26 triliun. Sementara itu, terendah berada pada bank yang berlokasi di Gorontalo dengan nilai Rp1,34 triliun.

Tito dikutip Bisnis menambahkan, APBD tersebut disimpan pemerintah daerah untuk mendaparkan bunga tidak untuk diedarkan ke masyarakat dalam bentuk program-program di daerah. Padahal, bank tereafilasiasi dengan pengusaha-pengusaha, meskipun tidak menutup kemunginan ada juga pelaku UMKM di dalamnya yang menjadi debitur bank.

"Otomatis kegiatan APBD di daerah yang didepositokan itu programnya tidak didikte pemerintah, tetapi didikte pengusaha yang mendapatkan kredit itu tidak sinkron dengan program pemerintah pusat," katanya dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Tito pun mengharapkan pemerintah daerah tidak mencari aman dengan menempatkan dana di bank. Dana pemerintah daerah diharapkan betul-betul diterapkan dalam program daerah untuk pemulihan ekonomi sehingga bisa menjaga tingkat inflasi lebih rendah.

"Dalam waktu kurang dua bulan ini, kami Kemendagri akan lakukan evaluasi mingguan, mana daerah dengan belanja rendah. Kalau susah didorong nanti, inspektorat jenderal Kemendagri akan minta turun cek ke mana ini dan kenapa tidak turun," katanya.