Menjawab simpang simpang siur terkait pesangon karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dihapuskan di Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dibantah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.  

Oleh sebab itu, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan tentang aturan baru Jakarta, Sabtu (17/10/2020), berikut fakta-fakta soal pesangon di UU Cipta Kerja:

1. Pesangon Bukan Dihapus tapi Dikurangkan
Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK.

2. Alasan Pengurangan Pesangon
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka tersebut untuk memastikan setiap buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003.

"Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida dalam akun Youtube Deddy Corbuzier.

3. Aturan Pesangon yang Baru Bantu Kemampuan Pengusaha dan Pencairan ke Pekerja
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan dengan diturunkannya angka pesangon tersebut, maka dapat dipastikan nanti seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Makanya diturunkan dengan ada kepastian. Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui skema program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah, jaminan sosial ketenaga kerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun," kata dia.

4. Pengusaha Bakal Disanksi Jika tak Cairkan Pesangon
Sanksi tetap berlaku apabila perusahaan tetap kekeuh tak ingin membayar pesangon sebesar 25 kali gaji. Hal ini tetap diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003.

"Tentu saja ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan untuk membayar. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan diatur sebagaimana ketentuan UU 13 2003," kata Menaker Ida Fauziyah.

5. Pengusaha Cocok dengan Aturan Baru Pesangon
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, meskipun tidak menjamin 100% pengusaha akan patuh, namun dengan UU Cipta Kerja diharapkan bisa lebih cocok dengan kemampuan perusahaan. Karena beban perusahaan untuk membayar pesangon juga lebih kecil.

Sebab semula uang pesangon yang dibayarkan adalah 32 kali gaji dan diturunkan menjadi 25 kali gaji saja. Dari 25 kali gaji tersebut dibagi lagi, yang mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 kali gaji dibayarkan pemerintah.

“Kalau pertanyaanya apakah ada jaminan? Ya mudah-mudahan ini akan lebih cocok dengan kemampuan perusahaan. Dan apalagi kan dari pemerintah juga memberikan yang enam kali jadi perusahaan memberikan 19 pemerintah memberikan 6 kali,” urai Ida Fauziyah.