Banyak elite di kabinet yang kurang kapabel dan memiliki kapasitas di bidangnya. 
Posisi Nadiem Makarim Makin Terjepit Jelang Reshuffle Kabinet, Politikus Golkar Soroti Kinerja Mendikbud

Banyak elite di kabinet yang kurang kapabel dan memiliki kapasitas di bidangnya. 

Triaji | Minggu, 11 April 2021 - 16:05 WIB

Politikus Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga tak bisa memungkiri bahwa istilah oligarki politik saat ini cukup populer dan menyasar kepada pemerintahan Jokowi. 

Meski begitu, Andi mengaku percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) orang baik yang memiliki espektasi besar memperbaiki negeri ini, tapi dia berada di situasi oligarki yang juga dialami negara-negara lain.

"Dulu namanya bukan oligarki, tapi disebut mafia, orang-orang yang membajak vitamin-vitamin pemerintahan yang harusnya di deliver ke masayarakat, tetapi dibajak oleh para elite pemilik modal yang kita kenal sekarang dengan oligarki dan dulu kita sebut sebagai mafia. Nah, ini dalam pandangan publik, para pengamat, dan saya juga melihat ini tidak terselesaikan dengan baik," ungkapnya dalam diskusi Polemik MNC secara virtual, Sabtu (10/4/2021). 

Andi pun mengaku yakin Presiden Jokowi tahu soal oligarki politik yang ada di pemerintahannya. Namun, dia hanya ingin Jokowi bisa mengurangi hal tersebut agar pemerintahan berjalan lebih efektif. 

"Kita percaya Pak Jokowi baik, kita percaya niatnya baik. Yang kita ingin lihat actionnya. Apakah mampu atau tidak dibantu oleh kekuatan-kekuatan politik yang mayoritas di parlemen," ujarnya dikutip Sindonews.com.

Andi kemudian tak ingin menggeneralisir kondisi itu dengan penempatan elite-elite partai yang ada di kabinet. Hanya saja, dia melihat banyak elite di kabinet yang kurang kapabel dan memiliki kapasitas di bidangnya. 

"Misalnya, saya sebut Menteri Pendidikan. Nadiem itu orang cerdas, dia pendiri Go Jek, anak yang kreatif, tapi dia enggak tepat dimasukan ke situ, karena teknologi itu adalah tools pendidikan. Tapi kalau bagaimana sistem pendidikan ini dibangun melalui teknologi yang canggih seperti yang dikuasai Nadiem maka dia orang tepat, tapi yang ada hari ini kita juga belum lihat itu," katanya.

Soal isu reshuffle, Hasto mengatakan, pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.
Pertemuan Jokowi dan Megawati Singgung Isu Reshuffle Kabinet, PDIP Calonkan Menteri Baru?

Soal isu reshuffle, Hasto mengatakan, pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.

Ind | Minggu, 11 April 2021 - 09:45 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi isu reshuffle kabinet sehubungan dengan adanya peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan beberapa waktu lalu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan tersebut yang berlangsung 10 hari yang lalu.

"Kalau Bu Mega kan secara periodik bertemu Pak Presiden Jokowi. Sekitar 10 hari yang lalu juga ada pertemuan itu. Secara rutin dilakukan rata-rata sekitar 3 bulan itu ada pertemuan rutin," ungkap Hasto.

Soal isu reshuffle, Hasto mengatakan, pada intinya pertemuan itu membahas masalah nasional yang strategis.

Ia mengatakan, PDIP selalu menyerahkan soal reshuffle kepada Presiden Jokowi. Musababnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Menurut Hasto yang terpenting DPR telah menyetujui usulan Presiden Jokowi yang hendak melebur Kemendikbud dengan Kemenristek sehingga akan memajukan riset di Indonesia.

Hasto menuturkan PDIP mendukung langkah Jokowi tersebut sebab Megawati memandang pentingnya kedudukan riset dalam proses memajukan Indonesia.

"Kalau Bu Mega dan Pak Jokowi bertemu, itu selalu bicara yang fundamental. Kalau orang per orang itu kewenangan presiden. Jadi Bu Mega enggak berbicara tentang transaksional," tutur Hasto.

"Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN (Badan Riset dan Inovasi Basional). Maka BRIN ini sangat penting dalam membangin spirit penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ucap dia.

Sebelumnya, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat itu menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Ada beberapa menteri yang secara kinerja sangat minim. Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johny Plate, Mendag M. Luthfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo. Jadi, presiden harus peka. Kalau tidak peka bahaya.
Relawan Jokowi Bisiki Presiden Copot Menteri yang Sudah Tertular Penyakit Pilpres 2024

Ada beberapa menteri yang secara kinerja sangat minim. Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johny Plate, Mendag M. Luthfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo. Jadi, presiden harus peka. Kalau tidak peka bahaya.

Triaji | Rabu, 14 April 2021 - 09:21 WIB

Relawan Jokowi Mania (Joman) meminta Presiden Joko Widodo untuk peka terhadap gelagat para Menteri yang kinerjanya tidak sesuai dengan visi misi kepala negara. Bahkan, banyak menteri yang telah tertular 'penyakit pemilu 2024'.

Hal itu disampaikan Ketua Relawan Joman, Immanuel Ebenezer menyikapi rencana reshuffle kabinet pasca peleburan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbud-Ristek.

Juga rencana pembentukan Kementerian Investasi. Pasalnya, Kementerian Investasi ini disebut-sebut menjadi latar belakang peleburan Kemendikbud-Ristek.

"Ada beberapa menteri yang secara kinerja sangat minim. Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johny Plate, Mendag M. Luthfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo. Jadi, presiden harus peka. Kalau tidak peka bahaya," kata Immanuel.

Joman, kata Immanuel, telah mengantongi data terkait kinerja para menteri yang memiliki kinerja buruk belakangan, pasca reshuffle kabinet jilid I lalu. Sebab, tidak sedikit para menteri telah tertular 'penyakit pemilu 2024'.

"Kita semua memiliki data-data yang berkaitan dengan kinerja menteri tersebut. Karena semua udah konsentrasi untuk 2024," katanya dikutip rmol.id.  

"Saya khawatir menteri yang ikut-ikutan ketularan penyakit Pemilu lebih baik mundur atau presiden harus mencopot," demikian Immanuel.

Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra pun memastikan tak akan mengintervensi isu reshuffle. 
Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tidak Ikut Campur Sodorkan Calon Menteri

Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra pun memastikan tak akan mengintervensi isu reshuffle. 

Triaji | Rabu, 14 April 2021 - 21:53 WIB

Rencana perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra pun memastikan tak akan mengintervensi isu reshuffle. 

Perombakan kabinet seiring penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Ya reshuffle kabinet itu kan haknya presiden untuk kemudian melakukan reshuffle,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4).

Wakil Ketua DPR RI ini dikutip rmol.id juga mengaku tak mengetahui pasti kemungkinan kementerian mana yang akan dirombak presiden. Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya kapada sang presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Karena itu kebutuhan yang memang diiinginkan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet. Kami (Gerindra) tidak ikut campur, kami memberikan kewenangan kepada presiden karena itu memang kewenangan beliau,” katanya.

Disinggung mengenai kinerja kementerian mana yang perlu dievaluasi dan dilakukan perombakan oleh presiden, Dasco menjawabnya diplomatis.

Isu santer di lingkungan Istana, dua kader PAN yang akan jadi calon menteri adalah politisi senior PAN Asman Abnur atau Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Kabinet Jokowi Makin Kuat, Ini 2 Kader PAN yang Disebut-sebut Akan Jadi Menteri Jokowi

Isu santer di lingkungan Istana, dua kader PAN yang akan jadi calon menteri adalah politisi senior PAN Asman Abnur atau Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Triaji | Kamis, 15 April 2021 - 20:55 WIB

Rumors reshuffle kabinet terus menggelinding. Kabar terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan masuk ke koalisi pemerintahan. 

Imbalannya, satu diantara dua nama kader PAN santer akan mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Isu santer di lingkungan Istana, dua kader PAN yang akan jadi calon menteri adalah politisi senior PAN Asman Abnur atau Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Satu diantara mereka kabarnya akan mengisi posisi di Kementerian Perhubungan.

Tidak hanya itu, reshuffle kabinet jilid II ini diyakini akan menggeser nama-nama di kalangan profesional.

PAN yang diisukan masuk koalisi pemerintahan, sempat merespon positif rencana reshuffle kabinet. Eddy dikutip tribunnews, menuturkan posisi PAN sejak awal mendukung semua kebijakan pemerintah.

"Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan sifatnya korektif, masukan konstruktif, dan apa yang disampaikan PAN tentu untuk kepentingan bersama yang positif,” ujar Eddy, Kamis (15/4/2021).

Eddy berujar PAN menyambut baik pembentukan Kementerian Investasi.
Kemudian, lanjut dia, pembentukan Kementerian Investasi memang diperlukan di kondisi krisis seperti saat ini.

“Saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada,” katanya.

Terkait siapa yang akan menduduki kursi kementerian baru, Eddy menyatakan bahwa hal itu hak sepenuhnya presiden.

“Terserah. Itu kan prerogratif presiden. Siapapun ditempatkan di situ figurnya,” ujarnya.

Sementara Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai wajar kader-kader PAN menanggapi positif dengan reshuffle.

"Jika ada reshuffle peluang kader menjadi menteri ada," ucap Ujang.

Namun, ucap Ujang, partai oposisi lain seperti PKS dan Partai Demokrat lebih kecil peluangnya untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.

"Yang memiliki peluang besar masuk adalah PAN" ucapnya.

Ujang berpandangan ada beberapa nama yang kemungkinan akan di reshuffle.

Di antaranya Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro yang sudah 'pamit', lalu ada nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Saya melihat pak Bambang akan digeser ke Kepala Otoritas Ibu Kota Negara. Sedangkan Nadiem, banyak masyarakat yang mengkritik kebijakan kontroversial. Dia hebat di GoJek tapi tidak di Mendikbud," tutur Ujang. Ia meyakini reshuffle kali ini tidak akan menggeser kursi menteri dari kalangan partai politik.

Sedangkan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi dalam waktu dekat ini akan melantik dua menteri tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ngabalin di akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (14/4/2021).

Namun Ngabalin tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga akan dilantik.

"Presiden insyaallah akan melantik menteri baru (1) Menteri Dikbud/Ristek (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan & siapa para beliau itu? Wallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden & kita tunggu saja. #KabinetIndonesiaMaju," tulis Ngabalin.