Menurut Hasto, seorang menteri harus belajar dan mendengar suara rakyat seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Mendag Ngotot Impor, Sekjen PDIP: Belajar dari Pak Jokowi, Dengarkan Suara Rakyat

Menurut Hasto, seorang menteri harus belajar dan mendengar suara rakyat seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Ind | Senin, 22 Maret 2021 - 10:40 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik langkah Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang membuka keran impor beras dan garam.

Ia menyayangkan sikap Lutfi yang ngotot impor meski mendapat penolakan dari berbagai pihak. "Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa," kata Hasto melalui keterangan tertulis.

Hasto pun meminta Lutfi mendengar aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan impor kedua komoditas tersebut. Menurut Hasto, seorang menteri harus belajar dan mendengar suara rakyat seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pemerintah lebih baik meningkatkan produksi pangan ketimbang membuka keran impor beras dan garam. Ia meminta pemerintah tak mengorbankan petani. Apalagi impor beras dan bahan pangan lain sarat dengan kepentingan para pemburu rente.

"Menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," ujarnya.

Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dalam waktu dekat. Selain beras, pemerintah juga berencana mengimpor garam sebanyak 3 ton pada tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan impor beras dilakukan demi menjaga pasokan dan harga beras di dalam negeri.

"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," kata Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021.

Mendag pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan impor beras.
Mendag Lutfi Pasang Badan untuk Jokowi: Salahkan Saya Soal Impor Beras 1 Juta Ton

Mendag pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan impor beras.

Triaji | Minggu, 21 Maret 2021 - 13:07 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kembali buka suara mengenai polemik impor beras yang rencananya dibuka tahun 2021 ini. Lutfi pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan impor beras.

Terutama terkait adanya perbedaan pendapat di antara jajaran pejabat kementerian/lembaga yang ditangkap publik selama ini.

Ia tak ingin ada pihak-pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, atau pun Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).

“Saya mina tolong kalau ada perbedaan tanya saya. Saya akan berusaha adil dan fair. Jadi jangan salahkan Pak Menko, Pak Mentan, jangan salahkan Dirut bulog. Salahkan saya,” kata Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/3/2021).

Dia menjelaskan, masing-masing kementerian-lembaga memang punya tupoksi yang berbeda.

Ia menegaskan, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpon sudah berhasil dalam hal menyiapkan panen di dalam negeri.

“Itu adalah mekanisme pemerintah. Saya harus sebagai tugasnya, Pak Mentan berhasil menurut ramalan BPS, panen akan baik, Bulog sudah melaksanakan tugasnya pengadaan dari petani, juga dengan baik,” tandasnya.

Hanya saja, Lutfi dikutip Kompas.com mengakui ada kendala terkait kualitas hasil panen petani dalam negeri. Dia menyatakan, gabah petani dalam negeri banyak yang tak bisa dibeli Bulog, karena kadar airnya terlalu tinggi.

“Karena gabahnya basah tidak bisa dibeli oleh Perum Bulog, karena ada ketentuannya,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, harga gabah yang dibeli Bulog dari petanin selama ini masih relatif stabil, yakni yakni Rp 4.200 per Kg untuk gabah kering panen (GKP).

Ini sekaligus menjawab keresahan terkait anjloknya harga gabah di tengah kegaduhan rencana impor beras.

“Saya jamin tidak ada niatan pemerintah hancurkan harga petani. Yang ada sekarang gabah basah, gabah nggak bisa dibeli Bulog, petani berhadapan dengan pedagang, itu yang terjadi,” sambungnya.

Di sisi lain, ia juga melihat perlunya menjaga stok beras yang ada saat ini. Perkara stok beras inilah yang selama ini menjadi ramai karena adanya sudut pandang berbeda dari masing-masing kementerian/lembaga.

“Pada hari ini, saat mau panen, tentunya kita mau lihat apakah panennya benar atau tidak, sesuai ramalan BPS. Nah kita lihat di panen tersebut. Kalau memang baik, tentu Bulog akan mengisi stoknya dari pengadaan dalam negeri. Tetapi angkanya jelas, Bulog harus mempunyai 1 - 1,5 juta ton,” tuturnya.

“Jadi kita mau pisahin, saya nggak melihat bahwa Bulog, apalagi mentan dengan statement-nya itu ada yang beda dengan Kemendag. Saya tidak lihat ada perbedaan. Yang ada sekarang itu bahwa keputusan mempunyai iron stock sudah jadi pakem tahun ke tahun,” sambungnya.

Sejalan dengan itu, menurutnya kebutuhan terhadap impor merupakan hal yang dinamis. Ia pun mengakui usulan impor beras datang dari dirinya.

“Pada saat yang sama, saya sebagai Mendag yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya bilang, saya yang bertanggung jawab. Kalau mau menyalah-nyalahkan siapa yang tanggung jawab, yang tanggung jawab adalah Mendag, saya yang minta Rakor ke Menko untuk dibicarakan soal stok Bulog ini,” tegasnya.

Dari data yang didapatkan Ombudsman dari Kementerian Perdagangan disebutkan bahwa stok beras nasional mencapai 859 ribu ton.
Ombudsman: Tunda Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Apa Airlangga Nekat Jalan Terus?

Dari data yang didapatkan Ombudsman dari Kementerian Perdagangan disebutkan bahwa stok beras nasional mencapai 859 ribu ton.

Nissa | Rabu, 24 Maret 2021 - 16:39 WIB

Pemerintah diminta untuk menunda rencana impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Sebab, Ombudsman lembaga tersebut menilai ada maladministrasi dalam proses rencana importasi tersebut.

"Kami memita Kemenko Perekonomian untuk menunda keputusan impor, bukan cuma pelaksanaannya saja," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konfrensi pers virtualnya, Rabu (24/3/2021).

Dari data yang didapatkan Ombudsman dari Kementerian Perdagangan, kata Yeka, disebutkan bahwa stok beras nasional mencapai 859 ribu ton.

Sekitar 300-400 ribu ton beras Bulog berpotensi turun mutu dan tak bisa digunakan dalam waktu dekat, artinya Bulog diperkirakan masih memiliki cadangan beras 400-500 ribu ton beras yang bisa digunakan.

Dengan data tersebut, Yeka menyimpulkan beras Bulog mampu memenuhi 20 persen kebutuhan beras bulanan nasional yang mencapai 2,5 juta ton beras.

Tak hanya itu kata Yeka saat ini ada sekitar 6 juta stok beras yang berada di pasaran, sehingga kata dia sebetulnya dengan data-data yang ada stok beras nasional masih dalam kondisi yang cukup.

Apalagi kata dia masa panen beras dalam waktu dekat ini akan terjadi, sehingga diprediksi bahwa ketersedian stok beras akan bertambah semakin banyak dan tentu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip Suara.com, memastikan tidak ada silang pendapat antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perusahaan Umum Bulog soal wacana impor beras.

“Saya ulangi ya, pokoknya kita tidak pernah bilang bahwa kita ini lebih atau kurang,” ujar Lutfi dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Sebaliknya, Lutfi mengatakan pemerintah hanya membahas bahwa Bulog harus memiliki iron stock atau cadangan beras agar tetap terjaga dalam kondisi darurat. Menurut aturan, kata dia, Bulog kudu memiliki stok sebanyak 1-1,5 juta ton per tahun.

Mekanisme impor pun berlaku dinamis. Saat stok di Bulog menipis dan ketersediaan dalam negeri tak mencukupi kebutuhan pangan pokok, pemerintah baru akan membuka izin impor.

Meski demikian, Lutfi tak menampik pemerintah sudah menggelar rapat koordinasi terbatas atau rakortas untuk membahas mekanisme impor tersebut.

DPR juga meminta agar sirkulasi beras di gudang Bulog berjalan karena kondisi saat ini beras menumpuk.
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras

DPR juga meminta agar sirkulasi beras di gudang Bulog berjalan karena kondisi saat ini beras menumpuk.

Nissa | Minggu, 21 Maret 2021 - 20:43 WIB

DPR meminta pemerintah memperbaiki tata kelola beras untuk mendorong kedaulatan pangan dalam negeri. Hal ini mencuat menyusul rencana impor 1 juta ton beras yang mengundang polemik.

"Kondisi terkait beras di dalam negeri ini harus diubah dari hulu ke hilir," kata Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip ketika melakukan gerakan tanam pohon di Waduk Rawa Lindung, Jakarta Selatan, Minggu (21/3).

Menurut Urip, dari sisi hulu, pemerintah didorong mengoptimalkan bantuan kepada petani di antaranya mesin pengering sehingga ketika musim hujan, gabah yang dipanen petani bisa cepat kering.

Dengan begitu, lanjut dia, penyerapan gabah petani dari Bulog juga akan tinggi sehingga memberikan kepastian dan nilai ekonomi bagi petani.

Sedangkan dari sisi hilir, Urip dilansir Antara, meminta agar sirkulasi beras di gudang Bulog berjalan karena kondisi saat ini beras menumpuk.

Penyebabnya, lanjut dia, karena program sosial sudah diubah menjadi bantuan pangan nontunai.

Meski begitu, ia mendorong agar beras yang menumpuk di gudang Bulog dikeluarkan misalnya dioptimalkan untuk beras kesejahteraan rakyat di antaranya bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19.

"Jadi kalau sekarang importasi lagi, dimana ditaruh? Beras itu kan harus dipelihara, maintenance dijaga betul supaya berkualitas, tidak busuk dan berkutu," ucap politikus asal Bali itu.

Ia juga menilai rencana impor beras juga tidak tepat dilakukan karena produksi beras sedang surplus.

Begitu juga apabila kondisi sedang tidak surplus, impor bisa dihindari dengan cara pengadaan harus dilakukan di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.

Jumlah itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Sementara itu, berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton.

Stok itu terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.

Adapun CBP minimal sebesar 1,5 juta ton. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers virtual Jumat (19/3) menjelaskan dari stok beras itu, ada sekitar 270 ribu ton beras yang diimpor pada 2018 diperkirakan turun mutu.

Sehingga stok beras Bulog diperkirakan akan berkurang mencapai sekitar 500 ribu ton jika dikurangi beras yang turun mutu itu.

Di sisi lain, lanjut dia, penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah yang hingga pertengahan Maret 2021 mencapai sekitar 85 ribu ton.

Penyebabnya, kata dia, di antaranya karena gabah basah akibat musim hujan.

Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.
Buwas: Bulog Utamakan Produksi Beras Lokal Sebelum Impor

Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.

Nissa | Senin, 15 Maret 2021 - 20:25 WIB

Bulog menyatakan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton.

"Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).

Dia menegaskan hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia. Bahkan menurut Budi Waseso yang akrab disapa Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.

"Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya," tegas Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.

Per 14 Maret 2021 total stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok CBP, dan 23.708 ton stok beras komersial. 

Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas dikutip Republika.co.id mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.

Buwas menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.

Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar satu juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.