Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.
75 Tahun Indonesia Merdeka, Hanya di Zaman Jokowi, Buruh Digaji Saat PHK

Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.

Triaji | Kamis, 15 Oktober 2020 - 16:03 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan dalam Rancangan Undang -Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, pekan lalu.

"Pekerja harus memikirkan produktivitas, jangan memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, Kamis (15/10/2020).

Tentu akan lebih produktif bagi buruh dan tentunya perusahaan untuk lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam UU tersebut.
UU Cipta Kerja itu juga sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka. Bahkan jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif.



Menurut Airlangga dikutip CNBCIndonesia yang juga dipercaya sebagai ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu.

"PHK itu adalah langkah terakhir. Buruh tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK. Karena PHK terjadi kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut," kata Airlangga.

Ditegaskan oleh Airlangga, dengan UU Cipta Kerja pemerintah hadir lewat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Bahkan pekerja yang terkena PHK setelah mengikuti pelatihan, menurut Airlangga bisa diberikan akses untuk mencari pekerjaan lain.

Apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.

"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua," tegas Airlangga Hartarto.



Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan dengan UU Cipta Kerja diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan terus membaik. "Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5-5,5 persen maka 2,5 juta masyarakat bisa memperoleh lapangan kerja," ucap Airlangga.

Ke depan sektor digitalisasi juga diharapkan terus bertambah, seiring perkembangan teknologi. "Digitalisasi di Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai 130 miliar dolar AS ( sekitar 1914 triliun rupiah). Tentu ini bisa menjadi pengungkit APBN," ungkap Airlangga.

Regulasi sapu jagat ini punya keberpihakan yang tinggi terhadap para pekerja, terutama tenaga informal.
Pengusaha Kirim Sinyal Buruk, Ada Ledakan PHK di Indonesia: 6 Juta Orang Mendadak Jadi Pengangguran

Regulasi sapu jagat ini punya keberpihakan yang tinggi terhadap para pekerja, terutama tenaga informal.

Triaji | Kamis, 15 Oktober 2020 - 15:21 WIB

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani sinyal buruk bakal terjadi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, pentingnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Regulasi sapu jagat ini punya keberpihakan yang tinggi terhadap para pekerja, terutama tenaga informal.

Rosan menegaskan bahwa poin utama dari aturan ini adalah upaya membuka lapangan kerja. Pasalnya, jumlah lapangan kerja dan para pekerja makin tak seimbang.

"Saat Covid-19 ini yang nganggur saja sekarang kurang lebih hampir 7 juta orang. Di tambah dengan adanya Covid-19 ini yang dirumahkan dan yang di PHK bertambah 5-6 juta orang. Belum lagi angkatan baru setiap tahunnya menambah 2-3 juta orang setiap tahunnya," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/10/20).

Belum lagi, masih ada tambahan 8 juta orang yang setengah menganggur. Selain itu, lanjut Rosan, ada pula 2,5 juta orang pekerja paruh waktu.

"Ini semua tidak ada asosiasinya, ini semua tidak ada serikatnya. Inilah yang dipikirkan pemerintah. Bagaimana membuat mereka ini bisa bekerja tidak hanya di sektor informal tapi juga mempunyai jaring pengaman sosial yang baik sehingga mereka dapat kehidupan yang makin baik ke depan," bebernya.

Karena itu, seperti dikutip CNBCIndonesia, kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Belum lagi menurut dia, terdapat sebanyak 87,0 persen dari total penduduk bekerja yang memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dan 38,9 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya.

Saat ini, kata dia, yang diperlukan adalah memperbaiki iklim berusaha di Indonesia agar lebih kondusif lagi, karena meskipun data BKPM menunjukkan investasi meningkat tiap tahunnya, namun penyerapan tenaga kerjanya masih rendah. Investasi yang padat modal/manufacturing lebih memilih negara-negara tetangga lain, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Rosan menuturkan, selain investasi dari dari dalam negeri, FDI (Foreign Direct Investment) menjadi salah satu sumber penting pembiayaan bagi Indonesia. Kehadiran FDI bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan melalui transfer aset, teknologi, hingga keterampilan teknis dan manajerial.

"FDI penting di semua tahap partisipasi Global Value Chain (GVC). Ini membutuhkan keterbukaan, perlindungan investor, serta stabilitas, iklim bisnis yang mendukung," kata dia.

Dengan begitu, ia menilai bahwa UU Cipta Kerja menjadi salah satu jawaban atas kendala utama pertumbuhan ekonomi selama ini, yakni regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih dan sebagian bertentangan.

Dia juga mengatakan, UU ini dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk perekonomian, terutama pada saat sumber daya fiskal untuk stimulus ekonomi sedang terbatas.

"Semua pihak harus melihat kepentingan secara luas bukan kepentingan pengusaha atau pekerja saja, tetapi juga kepentingan orang yang tidak atau belum bekerja. Selama ini belum ada pihak yang menyuarakan kepentingan pengangguran. UU ini hadir untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, kesejahteraan pekerja dan mewujudkan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia," pungkas Rosan.

Hasil survei Bank Dunia terhadap kondisi perekonomian Indonesia cukup mengejutkan. Untuk makan saja, rakyat Indonesia kesulitan.
Survei Bank Dunia: Sepertiga Rumah Tangga di Indonesia Tak Kuat Beli Makan, Banyak PHK Bikin Rakyat Bokek Berat, Pertanda Sudah Resesi

Hasil survei Bank Dunia terhadap kondisi perekonomian Indonesia cukup mengejutkan. Untuk makan saja, rakyat Indonesia kesulitan.

Nanda Alisya | Rabu, 30 September 2020 - 07:02 WIB

Bank Dunia memproyeksi lebih dari sepertiga rumah tangga di Indonesia makan lebih sedikit dari biasanya karena kekurangan uang dan sumber daya lain. Alasan lainnya, yakni kehabisan makanan.

Survei lanjutan Bank Dunia menunjukkan proporsi rumah tangga yang menghadapi kekurangan pangan telah turun antara Mei atau awal Juni 2020. Namin, lebih dari seperempat rumah tangga dilaporkan masih kekurangan makanan. "Kerawanan pangan dapat didorong oleh hilangnya pendapatannya," tulis Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Matto, dalam laporan bertajuk Ekonomi Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020, dikutip Selasa (29/9/2020).

Untuk pertumbuhan ekonomi RI sepanjang tahun, Bank Dunia memprediksi minus 1,6%. Dalam skenario terburuk, bahkan kontraksinya hingga ke level minus 2%.

Proyeksi ini sama persis dengan yang disampaikan kebanyakan ekonom di dalam negeri, seiring dengan masuknya RI ke fase resesi pada kuartal ketiga. Padahal, pada Juli 2020, Bank Dunia memandang ekonomi RI masih lumayan aman di posisi 0%. "Pemulihan perekonomian, umumnya terkait dengan seberapa efisien penyakit (covid-19) diatasi dan bagaimana negara-negara yang terpapar mengatasi guncangan eksternal," imbuhnya.

Untuk 2021, Bank Dunia memproyeksi, perekonomian Indonesia berpeluang pulih dengan pertumbuhan 4,4%. Namun, apabila skenario yang terburuk adalah perekonomian 2021 tumbuh maksimal 3%.

Menurut Aaditya, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dan 2021, sangat bergantung keseriusan pemerintah dalam pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, termasuk percepatan ketersediaan vaksin Corona. Secara keseluruhan, perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksi hanya tumbuh 0,9% pada tahun ini. Angka ini, berdasarkan catatan Bank Dunia, merupakan yang terendah sejak 1967.

China diprediksi masih mencatat pertumbuhan ekonomi lumayan oke di level 2%. Didorong belanja pemerintah, penguatan ekspor, serta rendahnya kasus penularan baru COVID-19 sejak Maret 2020. Meski begitu, konsumsi domestik China cenderung lambat dan menjadikan posisi mitra dagangnya kurang menguntungkan.

Selain China, perekonomian negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik, diprediksi mengalami tekanan hingga minus 3,5%. Dalam skenario buruk, angkanya merosot hingga ke minus 4,8%.

Opsi PHK akan tetap terjadi dampak dari perubahan perilaku masyarakat pasca corona.
Jangan Kaget Kalau Ekonomi Makin Suram, Gelombang PHK Terus Berlanjut Meski Pandemi COVID-19 Usai

Opsi PHK akan tetap terjadi dampak dari perubahan perilaku masyarakat pasca corona.

Nissa | Minggu, 04 Oktober 2020 - 12:03 WIB

Ekonom INDEF Aviliani, menilai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak hanya terjadi selama pandemi COVID-19. Opsi PHK akan tetap terjadi dampak dari perubahan perilaku masyarakat pasca corona.

“Nah kalau kita lihat sekarang PHK sudah ada tapi memang belum terlalu signifikan atau besar-besaran tetapi kecil-kecilan, namun ke depan menurut saya PHK itu bukan hanya terjadi karena pandemi aja tapi karena behavior masyarakat kita yang berubah menjadi permanen,” kata Aviliani dalam The 2nd Series Industry Roundtable (Episode 8) Banking Industry Perspective, akhir pekan lalu.

Menurutnya, pandemi covid-19 ini memaksa kita untuk mempercepat digitalisasi, yang semula perusahaan berencana mengurangi pegawai dalam 5 tahun lagi, namun sekarang dipercepat sehingga PHK tidak bisa dielakkan.

Lantaran Oktober nanti, Aviliani menilai akan banyak perusahaan yang meminta restrukturisasi atau bantuan. Karena daya tahan perusahaan hanya mampu bertahan selama 6-1 tahun saja dalam menghadapi krisis,  mau tidak mau Ketika perusahaan-perusahaan sudah mulai tumbang maka akan banyak terjadinya PHK.

“Kalau perusahaan itu kreatif sebenarnya dia bisa memanfaatkan ini sebagai peluang, saya bilang the power of kepepet punya ide untuk survive, kalau yang kayak gitu perusahaan ini tidak akan PHK justru mereka bisa mengambil keuntungan di tengah pandemi,” ujarnya.

Namun sebaliknya, bagi perusahaan yang tidak bisa kreatif dan tidak bisa melakukan apapun, atau mungkin perusahaan hanya bisa melakukan cost efficiency maka akan banyak yang kena PHK.

“Nah ini harus diantisipasi oleh masyarakat maupun pemerintah karena ini akan terjadi (PHK) mau tidak mau,” pungkasnya.     

Resesi ekonomi bakal berimbas pada BP Jamsostek jika terdapat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
BPJS Ketenagakerjaan Diminta Siap-siap Hadapi Gelombang PHK, Indonesia Resesi

Resesi ekonomi bakal berimbas pada BP Jamsostek jika terdapat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Nissa | Jumat, 25 September 2020 - 14:23 WIB

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai punya tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan para pekerja terutama ketika perekonomian sudah di ambang resesi. Karenanya, BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil sejumlah langkah proteksi para pekerja.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN Indra Budi Sumantoro menyebutkan pandemi Covid-19 telah membebani perekonomian dan bakal berimbas pada BP Jamsostek jika terdapat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, perlu empat langkah terobosan dan perbaikan untuk memastikan proteksi para pekerja.

Pertama, BP Jamsostek bisa segera menyampaikan aturan relaksasi iuran secara intensif kepada badan usaha maupun para pekerja mandiri.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Pemerintah memberikan sejumlah relaksasi bagi para peserta BP Jamsostek, di antaranya yakni keringanan iuran hingga 99 persen.

Kedua, BP Jamsostek perlu menyosialisasikan ke masyarakat mengenai pentingnya mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan. "Terutama di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Indra dikutip Kamis, (23/9/2020).

Ketiga, BP Jamsostek harus memperluas kerja sama dengan klinik-klinik dan rumah sakit untuk menjadi trauma center. Fasilitas kesehatan itu akan menangani para peserta yang mengalami kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK), termasuk terkait dengan masa pandemi Covid-19.

Keempat, BP Jamsostek wajib melakukan perbaikan secara terus menerus pada sistem layanan LAPAK-ASIK guna meningkatkan layanan dan keselamatan bagi peserta dan karyawan badan tersebut. Sebab, adanya gelombang PHK membuat semakin banyak peserta yang akan membutuhkan layanan tersebut.

Selain itu, dikutip bisnis.com, Indra pun menilai bahwa badan tersebut harus melakukan perbaikan pelayanan terkait transisi kepesertaan. Kondisi saat ini membuat banyak peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang beralih menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) karena kehilangan pekerjaan.

"BP Jamsostek perlu mempermudah proses transisi dari PPU Badan Usaha menjadi PBPU, mengingat gelombang PHK memicu perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal," ujar Indra.