Seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya.
Pegang Pertamina Saja Masih Rugi 11 Triliun, Ahok Sok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya.

Triaji | Selasa, 15 September 2020 - 19:31 WIB

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok menilai Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan. Apa alasannya?

Menurut Ahok, seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya. Sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura.

Jadi, menurut Ahok, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tapi menjadi Indonesia Incorporation.

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya, presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang sebetulnya," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, dikutip kumparan, Selasa (15/9).

Sedangkan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga merespons ucapan Ahok dalam video tersebut bahwa saat ini prioritas pemerintah bukan membentuk superholding tapi membangun kluster dan subholding BUMN sesuai dengan bisnis inti.

"Mengenai Kementerian BUMN harusnya bubar dan jadi superholding, prioritas pemerintah saat ini membangun kluster-kluster dan subholding-subholding supaya supplychain antar BUMN di kluster yang sama berjalan dengan baik," kata dia kepada kumparan.

Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memang menegaskan konsep bisnis pada perusahaan pelat merah bukan berbentuk superholding, melainkan kluster dan subholding. Tujuannya agar perusahaan ramping dan fokus pada bisnis inti. Salah satu BUMN yang sudah dibentuk subholding adalah Pertamina.

Sedangkan superholding terakhir kali direncanakan di era kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Tapi rencana ini gagal dijalankan karena Rini tidak lagi diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi di periode kedua dan digantikan Erick Thohir.

Pertamina Rugi Rp 11 Triliun

Usulan Ahok terkait BUMN sepertinya berbalik. Sebabnya, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dipercaya menjadi Komisaris Utama Pertamina belum berhasil membawa perusahaan migas pelat merah itu untung.

Pertamina justru mengalami kerugian Rp 11 triliun di semester I tahun 2020. VP Komunikasi Perusahaan PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menjelaskan kerugian yang dihadapi perusahaan sepanjang semester pertama tahun 2020. "Pertamina menghadapi triple shock," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Senin, 24 Agustus 2020.

Fajriyah menjelaskan ketiga syok itu adalah penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, serta pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada selisih kurs yang cukup signifikan. “Pandemi Covid-19 dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina," tuturnya.

Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah, dan juga crude price yang berfluktuasi sangat tajam, kata Fajriyah, membuat kinerja keuangan Pertamina sangat terdampak.

Menurut Fajriyah, penurunan permintaan terlihat dari konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117 ribu kilo liter (KL) per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat 135 ribu KL per hari. Bahkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar terjadi penurunan permintaan hingga 50-60 persen.


Ahok menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
Ahok Ungkap Borok Pertamina: Rajin Akuisisi Sumur Pakai Duit Utangan Hingga Mantan Pejabat Makan Gaji Buta!

Ahok menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

Ind | Rabu, 16 September 2020 - 08:10 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bicara blak-blakan soal kondisi yang terjadi di tubuh PT Pertamina Persero. BTP yang kini menjabat sebagai komisaris mengungkap 'borok' di perusahaan pelat merah tersebut.

Dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN pada Rabu (16/09/2020), Ahok mengatakan, keputusan bisnis Pertamina seringkali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.

Salah satu yang bikin dirinya geleng-geleng kepala adalah kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Terlebih, pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.

"Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal ini. Minjam duit terus, mau akuisisi terus," kata Ahok.

Selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, kata Ahok, Pertamina sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.

"Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Contoh temuan lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak. Dikatakan Ahok, dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," katanya.

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang menurutnya sangat tidak efisien. Ahok juga menyinggung soal gaji di Pertamina. Ahok menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

Contoh lain, lanjut dia, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," katanya.

Anggota Komisi VI DPR asal Partai Gerindra, Andre Rosiade mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Ahok.
Bisanya Hanya Bikin Gaduh, Andre Gerindra Minta Presiden Jokowi dan Menteri Erick Berani Copot Ahok dari Komut Pertamina

Anggota Komisi VI DPR asal Partai Gerindra, Andre Rosiade mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Ahok.

Nanda Alisya | Rabu, 16 September 2020 - 09:01 WIB

Melalui akun twitternya, Andre bilang, ada masalah terkait kinerja dan perilaku Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok saat menjabat Komisaris Utama (komut) PT Pertamina (Persero). "Pak Presiden @jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sebagai Komut @pertamina,” tulis Andre. Selasa (15/9/2020).  

Menurut mantan Wasekjend DPP Gerindra itu, kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina hanya membuat kegaduhan. "Saya usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja,” ungkapnya.  

Sebelumnya, sebuah video di Youtube viral soal pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang membuka aib manajemen Pertamina. Dikatakan, ada direksi yang hobi lobi menteri hingga beberapa komisaris merupakn titipan menteri. Hal itu diungkap Ahok melalui akun YouTube POIN.  

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok.

Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.
Ahok Kritik Pertamina Terlalu Hobi Utang, Ini Penjelasan Pertamina

Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.

Nissa | Rabu, 16 September 2020 - 18:07 WIB

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bicara blak-blakan soal tata kelola di PT Pertamina (Persero) yang dinilainya berpotensi merugikan perusahaan. Salah satu soal perusahaan pelat merah itu doyan utang.

Ahok mengatakan, keputusan bisnis Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar. Salah satunya terkait akuisisi sumur-sumur minyak di luar negeri.

Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 mencontohkan kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, Pertamina memiliki tugas untuk menjamin ketersediaan energi nasional. Keputusan eksplorasi dan eksploitasi migas, termasuk akuisisi sumur minyak, selalu mempertimbangkan aspek bisnis.

"Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional," terang Fajriah, Rabu (16/9/2020).

Sebagai informasi, Pertamina sejak beberapa tahun terakhir gencar melakukan akuisisi aset blok minyak dan gas (migas) di luar negeri yang diperkirakan mampu menyumbang 33 persen target produksi sehingga target perusahaan di sektor hulu tercapai.

Akuisisi sumur minyak di luar negeri dilakukan untuk mencapai target produksi di atas 1 juta barel oil equivalen per day (BOEPD) pada 2025 dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pertamina tercatat telah memiliki blok-blok migas di 12 negara antara lain Aljazair, Irak, Malaysia, Nigeria, Tanzania dan Gabon.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah.

Sebelumnya, dalam sebuah tayangan yang diunggah akun YouTube POIN, Ahok mengaku sering geleng-geleng kepala dengan berbagai kebijakan direksi Pertamina. Keputusan bisnis Pertamina sering kali tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis. Akibatnya, Pertamina harus menanggung utang yang jumlahnya cukup besar.

Dia mencontohkan kebijakan manajemen Pertamina yang rajin mengakuisisi sumur minyak di luar negeri. Pembelian ladang minyak dilakukan dengan utang.

"Sudah ngutang 16 miliar dollar AS, tiap kali otaknya pinjam duit terus, saya sudah kesal ini. Pinjam duit terus, mau akuisisi terus," kata Ahok.

Dia mengungkapkan, selain secara hitungan bisnis kurang menguntungkan, Pertamina sebaiknya fokus mengeksplorasi ladang minyak di dalam negeri.

"Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini," ucap Ahok.

Pria yang kini akrab disapa BTP ini berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.

Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.

Aksi youtubing Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membongkar dapur Pertamina serta BUMN, sukses melahirkan kehebohan. Hal ini jelas tk kondusif bagi bisnis dan kegiatan ekonomi BUMN.
Biang Gaduh Minus Prestasi, Rizal Ramli Sarankan Jokowi 'Dubeskan' Ahok dan Angkat Jonan Jadi Komut Pertamina

Aksi youtubing Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membongkar dapur Pertamina serta BUMN, sukses melahirkan kehebohan. Hal ini jelas tk kondusif bagi bisnis dan kegiatan ekonomi BUMN.

Nanda Alisya | Kamis, 17 September 2020 - 05:34 WIB

Atas hal ini, ekonom Senior, Rizal Ramli kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait posisi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, Rizal yang juga mantan Menko Ekuin era Presiden Gud Dur itu, melontarkan usulan kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok sebagai Komut PT Pertamina. Sebagai gantinya, mantan Menko Perekonomian itu menyodorkan nama Ignasius Jonan, mantan menteri ESDM.

“Mas @jokowi, memang berat melepas teman, ysng sudah tahu luar dalam. Apalagi ini jadi “money-bagman”. Sudahlah,, wes wes wareq Grinning face Daripada merusak dan bikin Pertamina lebih rugi,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, Rabu (16/9/2020).

Sebagai solusi, Rizal menyarankan Ahok atau BTP diutus menjadi duta besar (Dubes) saja. Atau mencarikan jabatan bagi Ahok di luar pemerintahan. “Kasih ajalah Dubes atau telfon Aguan (Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma) supaya diangkat jadi Preskom Podomoro Slightly. Smiling face Angkat Jonan, lebih baik,” sebutnya.

Rizal yang juga pernah menjabat Menko Kemaritiman di periode pertama Jokowi ini, menilai, Ahok tidak cocok lagi menduduki jabatan sebagai pimpinan BUMN. Selain karena tidak punya kapasitas atau pengalaman korporasi, Ahok dinilai memiliki banyak kasus hukum.

“Udah pernah dinasehati RR kalau Ahok itu tdk cocok duduk di BUMN krn memang tidak punya kemampuan/pengalaman korporasi + banyak kasus hukum. Ahok sesumbar, Pertamina RUGI 11Trilliun Thumbs down. Pertamina didepak dari 500 Fortune Global,” ungkap Rizal di cuitan lainnya.